Sektor Pertanian

Sektor Pertanian 

1.    Sektor Pertanian di Indonesia 

·         Pengertian Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung dalam pembangunan perekonomian nasional. Selain mampu menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga berperan penting dalam pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyediaan pangan, pengentasan kemiskinan, perbaikan pendapatan masyarakat, bahkan pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. 

                       Salah satu hal penting dalam sektor pertanian merupakan sektor pangan. Ketersediaan pangan menjadi sangat penting seiring dengan tingkat pertumbuhan masyarakat Indonesia saat ini. Pertumbuhan penduduk Indonesia sangat pesat sehingga menuntut ketersediaan dan ketahanan pangan yang besar untuk dipenuhi. Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi persoalan pangan ini, investasi sektor pangan perlu untuk ditingkatkan. 

                   Realisasi investasi di sektor pangan mengalami tren yang positif. Hal ini akan terus didukung oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui investasi pada rantai pasok dan modernisasi alat-alat pertanian. Diharapkan dengan menguatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) akan meningkat. 

·         Subsektor Pertanian 

a.       Subsektor Tanaman Pangan

                        Subsektor tanaman pangan sering juga disebut sebagai subsektor pertanian rakyat. Hal ini karena biasanya rakyatlah yang mengusahakan sektor tanaman pangan, bukan perusahaan atau. Sub sektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa, serta menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan untuk industri hilir yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanian tanaman pangan sangat relevan dijadikan sebagai pilar ekonomi di daerah, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi daerah adalah sumber daya pertanian tanaman pangan. Pembagian sub sektor tanaman pangan, yaitu : 

Ø  Produksi

            Subsektor tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar nilai tambah sektor pertanian. Produksi tanaman pangan dapat ditingkatkan melalui perluasan areal (ekstensifikasi) dan peningkatan produktivitas (intensifikasi). Tersedianya lahan yang lebih luas dan teknologi produksi yang mampu menaikan produktivitas tidak dengan sendirinya akan mendorong petani untuk lebih giat menanam, kecuali jika terdapat rangsangan ekonomi yang dapat berupa harga sarana produksi yang terjangkau, kemudahan mendapatkan sarana produksi, harga jual, serta teknologi dan sarana penanganan pascapanen yang mampu menjaga keawetan produk. 

Ø  Konsumsi

            Perkembangan subsektor pertanian tidak hanya berhasil mencukupi penduduk akan pangan, tetapi juga memperbaiki pola konsumsi masyarakat. Tanaman padi-padian masih menjadi sumber utama bagi kaloro dan protein. Hal ini mudah dipahami mengingat beras masih merupakan bahan pangan utama. 

b.      Subsektor Perkebunan

                         Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan paling konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi. Dengan perkembangan yang cukup konsisten, subsektor perkebunan mempunyai peran strategis, baik dalam pembangunan ekonomi secara nasional, maupun dalam menjawab isu-isu global. Sebagai salah satu subsektor penting dalam sektor pertanian, subsektor perkebunan secara tradisional mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.Sebagai negara berkembang dimana penyediaan lapangan kerja merupakan masalah yang mendesak, subsektor perkebunan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan. Kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja menjadi nilai tambah sendiri, karena subsektor perkebunan menyediakan lapangan kerja di pedesaan dan daerah terpencil.Peran ini bermakna strategis karena penyediaan lapangan kerja oleh subsektor berlokasi di pedesaan sehingga mampu mengurangi arus urbanisasi.   

                        Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai kontribusi penting dalam hal penciptaan nilai tambah yang tercermin dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997, subsektor perkebunan kembali menujukkan peran strategisnya.Pada saat itu, kebanyakan sektor ekonomi mengalami kemunduran bahkan kelumpuhan dimana ekonomi Indonesia mengalami krisis dengan laju pertumbuhan –13% pada tahun 1998. Dalam situasi tersebut, subsektor perkebunan kembali menunjukkan kontribusinya dengan laju pertumbuhan antara 4%-6% per tahun. Situasi ini menunjukkan bahwa subsektor perkebunan dapat berperan sebagai salah satu subsektor andalan dalam hal pertumbuhan, baik pada saat ekonomi dalam keadaan booming maupun pada saat krisis.  

c.      Subsektor Perhutanan

      Dalam kedudukannya sebagai bagian dari sektor pertanian, hasil utama subsektor kehutanan adalah kayu. Hasil hutan lainnya disebut sebagai hasil ikutan. Nilai akhir dari hasil-hasil hutan yang belum diolah inilah yang termasuk ke dalam nilai produk sektor pertanian dalam perhitungan produk domestik bruto. Sedangkan nilai tambah hasil-hasil hutan yang sudah diolah terutama kayu olahan dalam perhitungan PDB dimasukan sebagai nilai produk sektor industri. Hutan yang diusahakan untuk diambil hasilnya adalah hutan yang dapat atau boleh dikonversi diantaranya berupa areal hutan tanaman industri. Pengelolaan hutan produksi dijalankan oleh perusahaan-perusahaan berdasarkan hak pengusahaan. 

d.      Subsektor Peternakan

           Sembilan puluh persen sektor peternakan diusahakan oleh rakyat, sekitar persentase itu pula produksi telur dan daging berasal dari usaha peternakan rakyat, hanya sebesar sepuluh persen yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan. Peternakan rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

        -  Skala usaha kecil

        -  Teknologi sederhana

        -  Bersifat padat karya dan berbasis keluarga serumah

        -  Produktibitas dan mutu produk rendah  

e.      Subsektor Perikanan

            Subsektor perikanan berbeda dengan keempat subsektor lainnya. Tanaman pangan dan peternakan bersifat substitusi impor, sedangkan perkebunan dan kehutanan cenderung diprioritaskan untuk memenuhi keperluan dalam negeri. Namun subsektor perikanan disamping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga sebagai komoditas ekspor. Dilihat dari tempat budidayanya, subsektor ini dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Subsektor perikanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bersumber pada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertambahan jumlah rumah tangga perikanan serta produktivitas jumlah rumah tangga perikanan yang berkembang. 

2.    Nilai Tukar Petani (NTP) 

a.      Pengertian Umum :

            NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). 

b.      Arti Angka NTP :

ˉ               NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

ˉ         NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

ˉ      NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. 

c.      Kegunaan dan Manfaat

ˉ         Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

ˉ         Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

ˉ         NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

ˉ         Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. 

d.      Cakupan Komoditas

ˉ         Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija.

ˉ      Sub Sektor Holtikultura seperti: Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan.

ˉ   Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah.

ˉ     Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll).

ˉ         Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya  

       3.    Investasi di Sektor Pertanian  

               

                 Investasi berarti suatu pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal (capital stock) dan terdiri dari pabrik, jalan, jembatan, perkantoran, produk-produk tahan lama lainnya, yang digunakan dalam proses investasi. Investasi dapat diartikan juga sebagai pengeluaran tambahan yang ditambahkan pada komponen-komponen barang modal (capital accumulation). Sektor pertanian adalah salah satu sektor penting dalam pergerakan perekonomian di Indonesia, terutama pada perekonomian pedesaan. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah rendahnya perkembangan investasi dibidang pertanian, terutama spesifikasi pada investasi bidang pertanian dalam arti sempit. Salah satu sektor penunjang yang dapat menjadi indikator investasi adalah sektor perbankan.    

                Berdasarkan data perkembangan realisasi investasi PMD tahun 2006-2009,sektor tanaman pangan mengalami peningkatan pada tahun 2007, menurun pada tahun 2008, dan meningkat kembali tahun 2009. Sektor petrnakan juga mengalami fluktuasi, sedangkan sektor perikanan mengalami peningkatan. Sma seperti PMA, PMD pada sektor pertanian memiliki proporsi yang masih lebih kecil dibandingkan pada sektor lain. 

     

      Identifikasi Penyebab Investasi Pertanian Terhambat

Berdasarkan data-data diatas, terlihat bahwa perkembangan investasi untuk sektor pertanian memiliki kecenderungan yang terus menurun. Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penyebab ketidaktertarikan investor untuk menanamkan modalnya ke sektor petanian, diantaranya:

a.       Pertama, sektor pertanian memiliki risiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi dibanding sektor lain. Terlebih lagi dengan adanya climate change yang menyebabkan kemungkinan terjadinya fluktuasi produksi menyebabkan ketidakpastian dan risiko yang dihadapi semakin tinggi.

b.  Kedua, pada kasus pertanian di Indonesia, minimnya sarana pendukung yang tersedia menjadi slah satu faktor yang membuat investasi pada pertanian semakin tidak menarik. Seperti yang telah banyak diketahui, saat ini sarana pertanian seperti irigasi misalnya yang ada di daerah adalah peninggalan masa orde baru dan sudah semakin tidak terawat. Selain itu, karena umumnya sentra produksi pertanian berada di daerah, dan infrastruktur sepeti jalan yang ada pada beberpaa jalur misalkan pada jalur pantura kurang baik sehingga besarnya kemungkinan terjadi kerusakan barang semakin tinggi. 

                  c.       Ketiga, masih sulitnya birokrasi yang ada apabila hemdak mendirikan usaha pertanian                          yang memiliki skala ekonomi yang cukup besar sehingga menjadi kurang menarik.

d.      Keempat, masih tidak stabilnya iklim investasi di Indonesia. Hal ini berlaku secara            keseluruhan, baik sektor pertanian maupun nonpertanian.

e.     Kelima, masih tidak stabilnya iklim politik dan pada beberapa komoditi pertanian yang    menjadi komoditi politik.  

f.  Keenam, masih maraknya pungutan-pungutan liar di Indonesia sehingga semakin  meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan. Masih terdapatnya tumpang tindih kebijakan  antar departemen atau kementrian yang ada dan kurangnya koordinasi antar instansi  pemeerintahan sehingga menimbulkan kebingungan pada investor

g.   Ketujuh, adanya otanomi daerah yang terkadang kebijakannya tumpang tindih dengan  kebijakan pemerintah pusat.

h.       Kedelapan, anggapan bahwa investasi sektor pertanian tidak menarik dibandingkan  dengan sektor lain. 

4. Keterkaitan Pertanian dengan Industri Manufaktur 

Salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kesalahan industrialisasi yg tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat bahwa laju pertumbuhan sector pertanian bertambah walaupun kecil, sedangkan industri manufaktur berkurang. Jepang, Taiwan & Eropa dlm memajukan industri manufaktur diawali dg revolusi sector pertanian. 

Alasan sector pertanian harus kuat dlm proses industrialisasi: 

• ·          Sektor pertanian kuat maka pangan terjamin sehingga tidak ada lapar dan  kondisi  sospol stabil
• ·          Sudut permintaan dimana sektor pertanian kuat sehingga pendapatan riil perkapita naik dan hasilnya adalah permintaan oleh petani terhadap produk industri manufaktur naik berarti industri manufaktur berkembang dan output industri menjadi input sektor pertanian
• ·       Sudut penawaran dimana permintaan produk pertanian sebagai bahan baku oleh industri manufaktur.
• ·     Kelebihan output siktor pertanian digunakan sebagai sumber investasi sektor industri manufaktur seperti industri kecil dipedesaan . 

  Kenyataan di Indonesia keterkaitan produksi sektor pertanian dam industri manufaktur sangat lemah dan kedua sektor tersebut sangat bergantung kepada barang impor.

  

            5.    Contoh Kasus 

        Environmental damage, social conflicts overshadow Indonesia’s palm oil future 

                    Palm oil is an important commodity for Indonesia’s economy, contributing US$17.8 billion, or about 12 percent, to its export revenue.While this year the production of crude palm oil is likely to increase 16 percent, to up to33 million tons, with expected conducive weather conditions, environmental issues and social conflicts continue to overshadow the sector’s future in the world’s biggest palm-oil producing country. 

                    Just earlier this month, the European Parliament’s Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) approved a set of recommendations to the European Commission, which will phase out the use of palm oil as a component of biodiesel by 2020 and require exporters to prove responsible cultivation practices on their plantations. 

              A report prepared by the European Commission says that as the demand for palm oil is estimated to double by 2050, it poses severe environmental damages to oil-producing countries such Indonesia, Malaysia and others in Asia, Africa and Latin America. Palm oil industry has been accused of causing deforestation, environmental degradation, and human rights violations ranging from land disputes to child labor. The report is due for a vote in the European Parliament on April 3-6.  

                 In response to the report, Indonesian experts, executives of an organization seeking to promote sustainable development, and a former government official, have started to defend the industry that employs millions. 

     Black campaign 

         “This is a real black campaign, involving conflicts of interests, and deriving from trade competitors,” said Bayu Krisnamurthi, former Deputy Minister of Trade and Agriculture in President Susilo Bambang Yudhoyono’s cabinet. Bayu is now the chairman of the Indonesian Society of Agricultural Economics, which provides expertise to the agricultural sector. 

            

               In November 2013, the EU set duties of 8.8 percent to 20.5 percent for Indonesian palm oil producers to apply for five years. It argued that by imposing duty on the raw products, an advantage will be given to domestic producers. The Indonesian government’s is going to file a complaint to the World Trade Organisation against the duties. 

                 

                  Petrus Gunarso, a member of the Indonesian Forestry Scholars Association (Persaki), rebutted the claim that Indonesia’s palm oil industry is the main contributor to the country’s deforestation, claiming that most of the palm oil plantations, which currently cover about 11 million hectares, were previously rubber plantations. Petrus said that many farmers had converted their plantations as the price of rubber has been declining and palm oil cultivation is more profitable.   

     

               “That’s why the sizes of our rubber plantations have shrunk,” he said, adding that plantations are also established on degraded forests, which the government classifies as non-forest estates. 

  Not deforestation’

“By Indonesian law, that’s not deforestation,” Petrus said. 

  

             While palm oil producers may need to work more on convincing Europeans to buy their products, at home they have to deal with social conflicts, especially regarding land disputes. The Indonesia Business Council for Sustainable Development, IBCSD, has commissioned a team to study the costs of these conflicts. 

                 Using 2016 data from five plantations in Kalimantan and Sumatra, the team concluded, in a report titled “The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia,” that the tangible costs of social conflicts ranged from $70,000 to $2.5 million. The biggest direct costs were income losses due to disrupted operations. The intangible costs, according to the report, ranged from $600,000 to $9 million, and were due to reputational losses, casualties and property damage. The reputational losses, according to the study, affect the companies’ ability to obtain loans, decrease the demand for their products and their stock market value. 

                  “Conflicts are going to exist in all industries, it’s our homework now to find the most feasible solutions for the companies and communities,” said Aisyah Sileuw, president director of consulting firm Daemeter, which published the report. As the infamous commodity makes the industry the most favorite one to bash on, Aisyah believes it is “impossible to get rid of it,” not only because of the huge export revenue it generates, but also since 40 percent of the country’s smallholders depend on palm oil.  

                                                                  

   Analisis Kasus  

      1.      Palm oil is an important commodity for Indonesia’s economy, contributing US$17.8 billion, or about 12 percent, to its export revenue, but a report prepared by the European Commission says palm oil industry has been accused of causing deforestation, environmental degradation, and human rights violations ranging from land disputes to child labor.

      2.      Indonesia’s palm oil industry is the main contributor to the country’s deforestation currently cover about 11 million hectares, were previously rubber plantations and many farmers had converted their plantations as the price of rubber has been declining and palm oil cultivation is more profitable.

      3.      A report titled “The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia,” to mention that the tangible costs of social conflicts ranged from $70,000 to $2.5 million. The biggest direct costs were income losses due to disrupted operations and the intangible costs, according to the report, ranged from $600,000 to $9 million, and were due to reputational losses, casualties and property damage. The reputational losses, according to the study, affect the companies’ ability to obtain loans, decrease the demand for their products and their stock market value. 

     4.      The result from  “The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia,” is conflicts are going to exist in all industries, and it’s our homework now to find the most feasible solutions for the companies and communities. 

   

Referensi  

·         http://www.bkpm.go.id/id/peluang-investasi/peluang-berdasarkan-sektor/pertanian

·         https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/22

·         http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/forum-agro-ekonomi/411-forum-agro-ekonomi-vol-31-no-2-2013/2581-nilai-tukar-petani-konsep-pengukuran-dan-relevansinya-sebagai-indikator-kesejahteraan-petani

·         https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/22

·         http://download.portalgaruda.org/article.php?article=158911&val=5913&title=Hubungan%20Sektor%20Pertanian%20dan%20Industri%20Pengolahan%20serta%20Faktor-faktor%20yang%20Mempengaruhinya

·         http://kuswanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19899/6 PERKEMBANGAN+SEKTOR+PERTANIAN.doc 

• http://asiapacificreport.nz/2017/03/27/environmental-damage-social-conflicts-overshadow-indonesias-palm-oil-future/

Sistem Perekonomian Indonesia

              SISTEM EKONOMI INDONESIA 

            Dosen : Nicky Handayani 

           Disusun Oleh : 

         Aulia Fauzy Pradana 

       21216196 

           1EB20  

11.     Pengertian Sistem Menurut Bahasa dan Menurut Para Ahli   

Menurut Bahasa

Menurut bahasa Latin Sistem berasal dari kata “systema” dan menurut bahasa Yunani berasal dari kata “sustema” yang mengandung arti keseluruhan dari bermacam macam bagian. Menurut bahasa Indonesia Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur  saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. 

Menurut Para Ahli

Ø  C.W.Churchman
         Menurutnya sistem iyalah seperangkat bagian-bagian yang dapat dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.

Ø  John Mc Manama

Menurutnya sistem iyalah sebuah struktur yang konseptual yang telah tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan (relasi) yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif serta efesien.

Ø  J.C. Hinggins

Menurutnya sistem iyalah seperangkat komponen-komponen yang saling berhubungan.

Ø  Edgar F Huse dan James L. Bowdict

Menurutnya sistem iyalah suatu seri atau rangkaian pada bagian-bagian yang saling berhubungan serta bergantung sedemikian rupa sehingga dapat interaksi serta saling pengaruh dari satu bagian akan mempengaruhi keseluruhan. 

2.     Sistem ekonomi dan Sistem politik  

  a.         Sistem ekonomi 

               Defenisi Sistem ekonomi 

Pengertian sistem ekonomi secara umum adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang dilakukan pemerintah atau swasta berlandaskan prinsip tertentu dalam rangka meraih kemakmuran atau kesejahteraan. Menurut Gregory Grossman dan M. Manu sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.  

v  Fungsi Sistem Ekonomi

o  Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi

o  Sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota   masyarakat  agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan

o  Mencipatakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik

o  Berfungsi dalam mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian

v  Macam – Macam Sistem Ekonomi

1.      Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional terdapat pada masyrakat yang cara hidupnya masih tradisional. Mereka memproduksi sendiri barang – barang yang diperlukan dengan cara sederhana karena belum mengenal teknologi dan dilakukan secara turn temurun. Kegiatan ekonominya lebuh tertuju untuk mempertahankan yang telah ada, sehingga tidak ada unsur untuk memperoleh sesuatu yang baru, karena mereka menganggap apa yang mereka miliki sudah memadai. 

Ciri – Ciri Sistem Ekonomi Tradisonal :

o   Kegiatan ekonomi hanya mengandalkan sektor pertanian  (agraris)

o   Belum mengenal perdagangan

o   Rumah tangga produksi masih menyatu dengan rumah tangga konsumsi

o   Hanya sedikit menggunakan modal

o   Masih terikat tradisi

o   Belum mengenal pembagian kerja

o Teknologi produksi sederhana  

Kelebihan Sistem Ekonomi Tradisonal

oMenimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing – masing individu dalam memenuhi kebutuham hidupnya

oPertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan

oKegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga masyarakat tidak dibebani target yang berat

oSegala sesuatu berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan, sehingga tidak terdapat  persaingan 

Kelemahan Sistem Ekonomi Tradisonal

oMasyarakat dengan pola pikir statis

oHasil produksi yang terbatas sebab hanya menguntungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya

oKegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan  

2.      Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis)

       Dalam sistem ini jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditentukan oleh pemerintah sehingga pemerintah memiliki kebebasan yang besar terhadap faktor – faktor produksi. Pencetus gagasan sistem ekonomi terpusat adalah Karl Marx. Contoh sistem ekonomi terpusat adalah sosialisme dan komunisme. 

Ciri – ciri Sistem Ekonomi Terpusat :

o Seluruh kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta penetapan harga

o   Tidak ada kebebasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui

o   Seluruh alat – alat produksi dikuasai oleh negara

o   Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. 

Kelebihan Sistem Ekonomi Terpusat

o   Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian

o   Pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi

o   Kemakmuran masyarakat merata

o   Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan

o   Pengangguran dapat dikendalikan. 

Kelemahan Sistem Ekonomi Terpusat

o Terdapat penindasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah

o  Terdapat pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah

o Masyarakat tidak dijamin dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki

o Pemerintah bersifat paternalistis, artinya aturan ditetapkan oleh pemerintah seluruhnya benar dan harus dipatuhi

o  Barang yang didistribusikan oleh pemerintah tidak selalu dibutuhkan oleh masyarakat. 

3. Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis) 

Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah (laissez-faire). Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Irlandia, Kanada, dan Indonesia. 

               Ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal :

o   Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi

o   Diakuinya kebebasan memiliki barang modal (barang kapital)

o   Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. 

                Kelebihan Sistem Ekonomi Liberal

o   Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha

o  Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta

o   Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat

o   Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. 

                 Kelebihan Sistem Ekonomi Liberal 

o   Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah

o   Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat

o Timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan. 

             4. Sistem Ekonomi Campuran

     Sistem ekonomi campuran adalah campuran atau kombinasi yang mengambil kelebihan sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi banyak dianut negara-negara di dunia. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah berperan sebagai stabilisator kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan pemerintah ikut campur tangan untuk melindungi masyarakat yang lemah serta mengatasi kegiatan ekonomi yang berfluktuasi. Mayoritas negara penganut sistem ini adalah asia-afrika, seperti Indonesia, Mesir dan Malaysia.

  

              Ciri-ciri Sistem Ekonomi Campuran

o  Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara-negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara

o   Terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi

o  Mekanisme kegiatan perekonomian adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi

o   Hak milik perorangan diakui, asalkan penggunanya tidak merugikan kepentingan umum. 

Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran

o   Sektor ekonomi oleh dikuasai pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan  masayarakat

o   Hak individu/swasta diakui dengan jelas

o   Harga lebih mudah untuk dikendalikan

Kelemahan Sistem Ekonomi Campuran

o   Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta

oTimbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor

   produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. 

5. Sistem Ekonomi Pancasila

        Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi pancasila, di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi ini dianut oleh negara Indonesia. Kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi Pancasila memberikan kebebasan berusaha kepada masyarakat dengan batas dan syarat tertentu. Landasan sistem ekonnomi pancasila  antara lain sila-sila dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945 Pasal 27, 33, dan 34. 

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila :

oYang  menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara/pemerintah. Contohnya adalah air, bahan bakar minyak,  pertambangan, dll

oMasyarakat adalah bagian penting dimana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat

oModal ataupun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia. 

Kelebihan Sistem Ekonomi Pancasila

o Perekonomian disusun sebagai usaha asas kekeluargaan

oCabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat orang banyak dikuasai oleh negara

o Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat

o Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat

o   Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 

Kelebihan Sistem Ekonomi Pancasila

o   Sistem free fight liberalism (sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan)

o   Sistem terpusat, yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif masyarakat

o   Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. 

Sistem Politik

v  Defenisi

 Sistem politik adalah sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam mempengaruhi dan menentukan siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana.

 

v   Fungsi Sistem Politik

o   Fungsi merumuskan kepentingan adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan  tuntutan politik dalam suatu negara

o   Fungsi pemaduan kepentingan adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan poltik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudkannyatakannya ke dalam berbagai alternate kebijakan

o   Fungi pembuatan kebijakan umum adalah fungsi untuk  mempertimbangkan berbagai alternate kebijakan yang diusulkan oleh parpol dan pihak lain, untuk dipilih salah satu diantaranya sebagi suatu kebijakan pemerintah

o   Fungsi penerapan kebijakan adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang

o   Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan adalah fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah, dengan norma-norma yang berlaku

o   Fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian infomasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat. 

Macam – Macam Sistem Politik

1. Demokrasi

     Demokrasi adalah adanya hak – hak rakyat untuk ikut pemerintah. Menurut Austin Ranney demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip – prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Demokrasi berlangsung berdasarkan pada asas-asas tertentu. Asas- asas demokrasi itu adalah sebagai berikut :

o   Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap rakyat dan martabat manusia dengan tidak melupakan  kepentingan umum

o   Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa pemerintahan itu adalah suatu pemerintahan yang demokratis.  

Tiga Bentuk Demokrasi

a. Demokrasi dengan Sistem Parlementer

          Demokrasi parlementer terdapat di negara Prancis, Belgia, dan Belanda, kekuasaan legislatif terletak di atas kekusaan eksekutif dan kedua kekuasaan tersebut mempunyai hubungan yang erat. Dalam sistem demokrasi ini, menteri-menteri kabinet harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada parlemen. Ini berarti bahwa kabinet harus mendapat kepercayaan parlemen dengan cara mendapatkan kepercayaaan parlemen, kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.

b.  Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan

         Demokrasi sistem ini dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat, dimana kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif oleh presiden, serta kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan setiap badan sengaja dibatasi untuk menjaga keseimbangan serta mencegah agar kekuasaan salah satu badan tidak terlampau besar dan agar dapat saling mengawasi. Inilah yang dimaksud dengan sistem pengawasan dan kesimbangan  (chek and balance) dalam pemerintahan Amerika Serikat, dan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh kongres dalam sistem demokrasi ini. 

  

              c. Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan 

                     Demokrasi dengan sistem referendum berlaku di negara-negara bagian Swiss yang disebut kanton yang berbentuk Republik. Di kanton terdapat kekuasaan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang menonjol adalah bahwa tugas legislatif selalu terletak di bawah pengawasan seluruh rakyat. Pengawasan dilakukan dengan cara referendum yang terdiri dari referendum obligator dan fakultif. Referendum obligator adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan mengenai suatu rencana UUD negara bagian atau UU lain yang penting. Referendum fakultif adalah pemungutan suara rakyat  mengenai suatu UU tanpa keharusan. 

Empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi, yaitu :

• Kedaulatan rakyat : kekuasaan membuat keputusan berada di tangan rakyat
• Persamaan politik : masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam membuat keputusan politik negara
• Konsultasi kepada rakyat : keputusan mengenai kebijakan untuk mewujudkan kepentingan kepentingan rakyat dibuat oleh rakyat sendiri
• Majority rule dan majority right : keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat.  

2. Kediktatoran

          Kediktatoran berarti suatu bentuk pemerintahan tertinggi yang dipegang dan dijalankan oleh satu orang atau sekelompok  kecil elite.

Ciri-ciri pemerintahan diktator :

oNegara mempunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia dan masyarakat harus tunduk kepada idelogi tersebut

oNegara harus mempunyai satu partai massa tunggal, dipimpin oleh satu orang, dan bertindak selaku pelaku penafsir tunggal  ideologi resmi

oPemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan menjalankan sistem eror yang luas melalui sistem pengawasan polisi rahasia yang memanfaatkan teknologi modern

oAdanya monopoli semua media massa oleh penguasa dan partai penguasa

oAdanya kontrol yang ketat melalui kekuatan militer

oPengendalian terpusat atas seluruh sektor ekonomi oleh pemerintah melalui jajaran birokrasi. 

             Hubungan Sistem Ekonomi dengan Sistem Politik

           Hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik adalah bahwa keadaan politik akan berpengaruh besar bagi kondisi perekonomian suatu bangsa. Hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik dapat terlihat pada macam – macam sistem ekonomi yang ada di dunia yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi kapitalis karena kedua sistem ekonomi tersebut berlandaskan politik.

                        Dimana sistem ekonomi liberal masyarakatnya diberi kebebasan untuk mengadakan kegiatan ekonomi tetapi pemerintah masih bisa melakukan pengawasas dan membuat peraturan, sedangkan sistem ekonomi kapitalis pelaku ekonominya menentukan sendiri nasibnya sesuai kemampuan yang dimiliki.  

Kapitalisme dan Sosialisme

1.  Sistem Ekonomi Kapitalisme

            Sistem ekonomi kapitalisme adalah hak individu mutlak dan penuh terhadap harta dan penggunaannya. Setiap individu mempunyai kebebasan serta hak penuh dalam mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. 

    Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme :

• Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi.
•  Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar.
• Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus , yang selalu mengejar kepentingan sendiri.
• Paham individualisme di dasarkan pada materialisme , warisan zama Yunani Kuno (biasanya disebut hedonisme). 

2. Sistem Ekonomi Sosialisme

   Sistem ekonomi sosialisme adalah invidu tidak berhak dalam kepemilikan atas harta benda atau kekayaan serta penggunaannya. Kepemilikan atas harta dan kekayaaan sepenuhnya berada pada negara, dengan demikian hak individu terhadap suatu harta dan kekayaan hanya menerima sejumlah keperluan yang ditentukan oleh negara dan segala aktivitas produksi dan distribusi ditentukan oleh negara. 

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme :

• Lebih mengutamakan kebersamaan.
• Peran pemerintah sangat kuat.
• Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.
• Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.
• Kedua macam sistem ini terlihat perbedaannya pada peran campur tangan pemerintah sdan terlihat kesamaannya pada “Kebebasan Melakukan Kegiatan Ekonomi”. 

Persaingan Terkendali

  Dalam setiap kegiatan ekonomi pasti ada perusahaan-perusahaan yang saling berebut mendapatkan laba sebanyak banyaknya. Setiap perusahaan akan melakukan persaingan baik secara sehat maupun ada yang tidak sehat. Dalam hal seperti ini peran pemerintah terutama lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk mengendalikan persaingan antar perusahaan. Karena terkadang timbul pikiran yang tidak baik demi mencapai laba maksimum.

Usaha-usaha dalam melakukan pengendalian :

• Memberikan sosialisasi dari pemerintah tentang mendapatkan keuntungan dengan cara           sehat.
• Menjalin kerjasama yang baik antar perusahaan.
• Menghindari hal-hal yang curang dan berdampak tidak baik bagi keuangan perusahaan. 

Contohnya :

            Indonesia yang sistem ekonominya dilakukan pengendalian terhadap persaingan yang ketat dalam mendapatkan kepercayaan pelanggan dan mencapai laba maksimum. Apalagi di saat ekonomi Indonesia sedang tidak stabil perlu dilakukan pengendalian.

Kadar Kapitalisme dan Kadar Sosialisme  

Kadar Kapitalisme dan Kadar Sosialisme dapat dilihat dari sudut berikut ini :

a.Pendekatan faktual struktural  yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian

Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian

Rumus : Y = C + I + G + (X – M)

Y adalah pendapatan nasional  

b.Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian dari waktu ke waktu

   Berdasarkan sejarah, Indonesa dalam pengelolaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme dan sosialisme. Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinga akhir tahun 1959. Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hingga akhr tahun 1965. 

Contoh Kasus yang Terkait dengan Sistem Ekonomi Indonesia 

Prices Rise, Local Government Land Cultivation Kalteng Prepare Chili 300 HA

        

Provincial Government of Central Kalimantan (Kalimantan) set up a land area of ​​300 hectares (ha) for chilli cultivation spread over nine districts. This is a long-term effort to anticipate the high price of pepper in the market as it is today. Red cayenne prices in the market Palangkaraya, Central Kalimantan, is still high ranging from Rp 90 thousand to Rp 120 thousand per kilogram (kg). In fact, the normal price is only Rp 60 thousand to Rp 80 thousand per kg. The high price of this chili apart because the rainy season is high, causing crop failure, also due to the distribution channels are still controlled by a group of people or mafia chili. "Among farmers it costs only between Rp 35 thousand to Rp 40 thousand per kg. But when thrown to the market price jumped to $ 120 thousand per kg," said Head of Food Crops, Horticulture and Animal Husbandry KaltengTuteLelo, in Palangkaraya, Wednesday (18/01/2017).  

He considered rising prices caused more chili distribution groove which is still controlled by the broker or the mafia chili. Therefore, in an effort to stabilize pepper prices in the short term, the Government in collaboration with the Central Kalimantan Bulog market operations chilli stock of goods sent directly from Java. "Therefore we expect that the government should have a bailout useless if there is increase in the basic materials we can directly market operations with those funds. Yet money is not lost, really," he explains.As for the long term, this year the provincial government of Central Kalimantan in area to plant chilli area of ​​300 hectares spread over nine districts. "We get a share of state budget funds allocated for the development of chili Rp 8 billion," he said. Traders argue this price increase has occurred at the distributor level. As a result of these price hikes, the sword claimed losses as buyers begin to reduce the consumption of chilli. From the observation in Palangkaraya Kahayan market, some traders are having trouble selling chili in large quantities. This is because it began to decrease purchases. Napsiah (40), a vegetable seller, said due to the rising price of pepper, 1 kg only spend a very difficult day. Previously, he was able to sell 2-3 kg per day. "The impact of this price increase is already ours," he said. (Rajana K / NRM) . 

Analisis contoh kasus

1.  The increase in the price of pepper in Central Kalimantan make greengrocer restless and difficult to profit, the article red chili prices rose from a price of 90 thousand - 120 thousand / kg. Though the price of red chili sauce normally only about 60 thousand - 80 thousand / kg. This is because the rainy season is high so as crop failure. Her high chili prices was also caused its distribution channels controlled by mafia chili or thugs.

2. To reduce the rising price of chili, then the Local government and BulogKalteng efforts stabilize pepper prices in the short term by way of stock market operations cabainya be sent directly from Java.

3. Sharp rises in the price of this chili, traders claimed losses because he usually sold in large numbers, but he sells in small quantities because buyers have reduced consumption of chili. 

Referensi  :

-   http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html?m=1

-   http://kamusbahasaindonesia.org/sistem/mirip

-  http://www.startkampus.net/2016/10/sistem-ekonomi-pengertian-macam-macam.html?m=1

-  http://www.sarjanaku.com/

- http://www.pengertianpakar.com/201501/apa-itu-sistem-ekonomi-kapitalis-dan-sosialis-.html